instagram youtube
logo✖

DIGITAL NOMAD VISA (E33G): Solusi atau Malah Salah Sasaran? Apresiasi Kuasa Hukum: Implementasi Pasal 79-88 KUHP 2025 di Polda Bali Buka Jalan Keadilan Restoratif HMI Cabang Kupang Kecam Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025: Jangan Jadikan Hak Akses BBM Subsidi sebagai Alat Tekan Kepatuhan Pajak Gagal Capai Titik Temu di Mediasi Pertama, Kuasa Hukum PT C Sayangkan Tuntutan Pekerja yang Dinilai Tidak Jelas dan Mengada-ada Law Firm James Richard & Partners Berhasil Mengembalikan Hak Enam Pekerja Bangunan Melalui Pendampingan Pro Bono atas Kerugian Hampir Mencapai Rp.170 Juta

thumbnail

Bangunan di Lahan Sewa Diratakan, Investor Jepang Tempuh Jalur Hukum di Polda Bali

thumbnail

DIGITAL NOMAD VISA (E33G): Solusi atau Malah Salah Sasaran?

thumbnail

Pemilihan Ketua PMKRI Atambua Dinilai Tidak Transparan, Anggota Minta PP Batalkan Hasil Sidang ‎

thumbnail

LMID Kupang Gelar Diskusi Publik Bahas Geopolitik Dunia Baru,Peringati Harla Ke-27  ‎

BERITA TERKINI

Oplus_131072 Oplus_131072

Hukum

Bangunan di Lahan Sewa Diratakan, Investor Jepang Tempuh Jalur Hukum di Polda Bali

Friday, 17 Jul 2026 - 20:35
Sebuah Opini Publik dari Perspektif Praktisi Hukum dan Pelaku Jasa Keimigrasian. Oleh: Yohakim Jante Joni, S.H.,C.MSP.,C.NSP (Joao Moath) & Herman Nailake, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada PERADI Utama. (Sumber Foto Dok: Adv. Florianus). Sebuah Opini Publik dari Perspektif Praktisi Hukum dan Pelaku Jasa Keimigrasian. Oleh: Yohakim Jante Joni, S.H.,C.MSP.,C.NSP (Joao Moath) & Herman Nailake, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada PERADI Utama. (Sumber Foto Dok: Adv. Florianus).

Politik

DIGITAL NOMAD VISA (E33G): Solusi atau Malah Salah Sasaran?

Thursday, 16 Jul 2026 - 15:52
Kristoforus Nardi Berek, yang juga merupakan Presidium Pendidikan & Kaderisasi Periode 2025/2026.Foto:Dok./Kristo Kristoforus Nardi Berek, yang juga merupakan Presidium Pendidikan & Kaderisasi Periode 2025/2026.Foto:Dok./Kristo

NASIONAL

Pemilihan Ketua PMKRI Atambua Dinilai Tidak Transparan, Anggota Minta PP Batalkan Hasil Sidang ‎

Sunday, 12 Jul 2026 - 21:12
Suasana diskusi publik dalam rangka memperingati HarLa LMID Ke-27 thn.Foto:Dok Yanto/ Suasana diskusi publik dalam rangka memperingati HarLa LMID Ke-27 thn.Foto:Dok Yanto/

NASIONAL

LMID Kupang Gelar Diskusi Publik Bahas Geopolitik Dunia Baru,Peringati Harla Ke-27  ‎

Sunday, 12 Jul 2026 - 03:56

NASIONAL

Antisipasi Mafia Tanah, Sertifikat Pura, Gereja, dan Masjid di Canggu Permai Dikawal Ketat

Saturday, 11 Jul 2026 - 13:36
Oplus_131072 Oplus_131072

Hukum

Diduga Tipu WNA Jepang Berkedok Kontraktor, Penyidik Polda Bali Cek Fisik Proyek di Jimbaran

Thursday, 9 Jul 2026 - 22:07
Essay Ilmiah Penulis: Arnoldus Jansen Goru — Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang (Sumber Dok: Alddo Goru).   Essay Ilmiah Penulis: Arnoldus Jansen Goru — Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang (Sumber Dok: Alddo Goru).  

OPINI

MERANTAU BUKAN BUDAYA, TAPI AKIBAT LEMAHNYA TATA KELOLA: MEMBACA ULANG ALASAN ANAK MUDA NTT PERGI MERANTAU

Tuesday, 7 Jul 2026 - 19:42
Law Firm James Richard and Partners bersama klien WNA dan WNI berfoto usai pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh Penyidik Subdit 1 Unit 5 Ditreskrimum Polda Bali terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Law Firm James Richard and Partners bersama klien WNA dan WNI berfoto usai pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh Penyidik Subdit 1 Unit 5 Ditreskrimum Polda Bali terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Hukum

Apresiasi Kuasa Hukum: Implementasi Pasal 79-88 KUHP 2025 di Polda Bali Buka Jalan Keadilan Restoratif

Tuesday, 7 Jul 2026 - 13:29
Ketua Umum HMI Cabang Kupang,M.Farid Ridha.Foto:Dok.Farqhih Ketua Umum HMI Cabang Kupang,M.Farid Ridha.Foto:Dok.Farqhih

Kota Kupang

HMI Cabang Kupang Kecam Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025: Jangan Jadikan Hak Akses BBM Subsidi sebagai Alat Tekan Kepatuhan Pajak

Saturday, 4 Jul 2026 - 20:19
Proses mediasi hubungan industrial antara manajemen PT C dengan salah satu pekerjanya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker). Sumber Foto dok: Adv Floriaus. Proses mediasi hubungan industrial antara manajemen PT C dengan salah satu pekerjanya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker). Sumber Foto dok: Adv Floriaus.

Hukum

Gagal Capai Titik Temu di Mediasi Pertama, Kuasa Hukum PT C Sayangkan Tuntutan Pekerja yang Dinilai Tidak Jelas dan Mengada-ada

Tuesday, 23 Jun 2026 - 21:28