Newsline NTT – Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, gempa mengguncang Kabupaten Nagekeo dan memicu kepanikan warga Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa. Kenaikan air laut yang memasuki sejumlah rumah di wilayah pesisir dan sekitar Pelabuhan ASDP Marapokot semakin memperkuat kekhawatiran tsunami.
Warga pun mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih tinggi, namun tanpa fasilitas pengungsian yang memadai. Sebagian hanya bertahan dengan tikar dan terpal, bahkan berteduh di bawah pohon. Informasi ini di terima media melalui rilis WhatsApp Minggu (30/08/2026).
Menurut salah satu warga yang berdampak, Benyamin,Mengatakan bahwa Pada 16 Agustus, setelah potensi tsunami dinyatakan berakhir, warga diarahkan kembali ke rumah. Namun, trauma dan kekhawatiran masih dirasakan, terutama oleh masyarakat pesisir yang mengalami langsung gempa dan kenaikan air laut. Kondisi tersebut membuat warga belum sepenuhnya merasa aman untuk kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Benyamin menjelaskan, Pada 17 Agustus, warga berinisiatif membangun tenda pengungsian secara mandiri. Di tengah keterbatasan tersebut, kebutuhan dasar seperti air bersih, air minum, makanan, sembako, selimut, tikar, obat-obatan, sanitasi, dan penerangan masih belum terpenuhi secara memadai, termasuk kebutuhan bayi, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Ia juga menyoroti Permasalahan lain yang menjadi perhatian masyarakat terjadi pada Rabu, 19 Agustus 2026, berkaitan dengan distribusi bantuan.
Pada tanggal tersebut terdapat bantuan sebesar Rp400.000.000 yang diserahkan oleh Kang Dedi Mulyadi. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, terdapat persoalan mengenai pemerataan bantuan dan Desa Marapokot disebut belum memperoleh bagian dari bantuan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai mekanisme pendataan, dasar penetapan penerima, jumlah bantuan yang diterima masing-masing wilayah, serta alasan apabila terdapat wilayah terdampak yang belum mendapatkan bantuan.
Benyamin menambahkan,Pada tanggal yang sama, Pada 19 Agustus 2026, bantuan dari Raffi Ahmad tiba dalam tiga mobil box berisi sembako dan kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi masyarakat Desa Marapokot dengan salah satu pemuda asal Marapokot yang bekerja dengan Raffi Ahmad dan ditujukan untuk masyarakat Desa Marapokot.
Namun, hingga kini bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima masyarakat. Berdasarkan informasi warga, satu mobil box telah disalurkan kepada masyarakat Desa Lain, sementara keberadaan dan status penyaluran dua mobil box lainnya belum jelas.
Dua mobil tersebut juga disebut masih berada dalam penjagaan TNI/Polri dan diduga masih ditangani Pemda.
”Masyarakat Desa Marapokot meminta kejelasan terkait lokasi bantuan, pihak yang bertanggung jawab, jumlah dan jenis bantuan, penerima yang ditetapkan, serta jadwal penyalurannya agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak”ujar Benyamin.
Selain persoalan distribusi bantuan, masyarakat juga menyampaikan adanya kendala dalam memperoleh bantuan pemerintah karena disebut memerlukan surat rekomendasi dari pihak desa.
Dalam kondisi tanggap darurat, persyaratan tersebut dinilai dapat memperlambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Masyarakat membutuhkan mekanisme pelayanan yang lebih sederhana dan cepat agar bantuan dapat diterima berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan di lapangan.
Dengan kondisi tersebut, per tanggal 19 Agustus 2026, permasalahan utama masyarakat Desa Marapokot meliputi keterbatasan fasilitas pengungsian, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar, kekhawatiran terhadap keselamatan pascagempa dan kenaikan air laut, kendala akses bantuan pemerintah, serta belum jelasnya mekanisme dan pemerataan distribusi bantuan.
Hal lain yang juga sangat disayangkan adalah adanya pungutan sebesar Rp2.000 per orang untuk setiap kali menggunakan WC/kamar mandi di lokasi pengungsian. Pungutan tersebut dikenakan kepada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Ditengah situasi yang mencekam seperti itu masih saja ada pungutan yang dibebankan kepada korban Gempa Flores-NTT.
Ia juga menilai kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto datang lokasi yang pengungsian, bukannya membahas nasib masyarakat yang berdampak melainkan bahas makan bergizi gratis (MBG)
Yang lebih menyakitkan adalah ketika Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Di tengah situasi masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana dan hidup dalam pengungsian, pembahasan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi salah satu hal yang cukup menonjol dalam interaksi Presiden dengan warga dan pemerintah daerah.
”Padahal, dalam situasi seperti itu, masyarakat terdampak tentu lebih membutuhkan pembahasan yang konkret mengenai penanganan lanjutan, kepastian tempat tinggal sementara, pemulihan rumah dan fasilitas umum, bantuan bagi keluarga terdampak, serta langkah pemerintah setelah masa tanggap darurat berakhir,”ujarnya
Ia menambahkan atas situasi tersebut, sebagian masyarakat Marapokot memilih untuk kembali ke rumah masing-masing. Menurut mereka, lebih baik menghadapi risiko dan berada di rumah sendiri daripada terus bertahan di tenda pengungsian tanpa kepastian.
”Masyarakat merasa bahwa dalam situasi ini mereka justru dipolitisasi, sementara hak-hak mereka sebagai korban bencana belum sepenuhnya mereka dapatkan.”tambahnya.
Hingga 29 Agustus 2026 dini hari, gempa masih terus terjadi di wilayah Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Desa Marapokot, Nangadhero, dan Tanggurambang masih menjadi titik utama yang merasakan aktivitas gempa (*)
Penulis : Sardiyanto
Editor : Redaksi
