Newsline NTT-Kondisi jalan menuju Gereja di Dusun Ropolete, Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, hingga kini masih memprihatinkan. Jalan tersebut rusak parah sejak diterjang longsor pada 2017 dan belum pernah mendapat penanganan permanen dari pemerintah daerah.
Pantauan di lapangan menunjukkan badan jalan dipenuhi bebatuan, tanah longsor, dan bagian jalan yang tergerus, sehingga menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Pada musim hujan, kondisi jalan semakin berbahaya dan nyaris tidak dapat dilalui.
“Kami sudah lelah. Setiap tahun hanya mengandalkan gotong royong. Dana dan tenaga masyarakat terkuras, tapi perbaikan yang dilakukan selalu bersifat sementara,” ujar seorang warga setempat kepada media ini melalui via WhatsApp (10/02/2026),yang meminta namanya tidak disebutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut warga, sejak longsor hampir sembilan tahun lalu, tidak pernah ada kejelasan terkait realisasi anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Upaya perbaikan yang dilakukan masyarakat hanya sebatas penimbunan tanah dan batu seadanya, tanpa dukungan teknis maupun material yang memadai.
“Setiap tahun kami kerja bakti. Hasilnya tidak bertahan lama karena tidak ada penanganan permanen. Begitu hujan deras turun, jalan kembali rusak,” ungkapnya.
Warga menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan akses vital bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Selain menjadi jalur utama menuju gereja untuk kegiatan ibadah, jalan ini juga digunakan untuk pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta mobilitas anak-anak sekolah dan warga lanjut usia.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini, tapi seolah tidak didengar. Sampai hari ini tidak ada perhatian serius. Kami merasa diabaikan,” katanya.
Kondisi ini dinilai mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan perbatasan. Warga berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait segera turun langsung melihat kondisi lapangan dan memberikan solusi nyata, bukan sekadar janji.
Masyarakat Dusun Ropolete menegaskan, mereka tidak menolak gotong royong. Namun tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang jelas, kerja kolektif warga hanya akan menjadi solusi sementara atas persoalan yang sudah berlangsung hampir satu dekade.***
Penulis : Sardiyanto
Editor : Sardiyanto
