Newsline NTT – Ketua Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan (IKMAS-TTS), Rainal Usfunan,mempertanyakan pengelolaan proyek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sonaf Oepliki yang menelan anggaran Rp190 juta dari dana Desa tahun 2025, namun hingga kini belum juga rampung.
Proyek yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2025 itu hingga kini, Maret 2026, belum selesai. Temuan di
lapangan menunjukkan pekerjaan tidak sepenuhnya ditangani tenaga profesional. Kepala desa bersama pengurus BUMDes justru ikut terlibat langsung dalam pengerjaan fisik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kami melihat langsung di lapangan, kepala desa bersama pengurus BUMDes ikut kerja. Dengan anggaran Rp190 juta, kenapa pelaksanaannya seperti kerja darurat?” tegas Rainal pada tim media 20/03/26.
Kepala Desa Oepliki mengakui adanya keterlambatan. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam perencanaan upah tenaga kerja.
”Perencanaan tukang terlalu rendah, jadi itu kendala. Tapi kami pastikan bulan Maret ini selesai,” ujarnya Rainal
Bagi IKMAS-TTS, pengakuan tersebut justru memperkuat dugaan lemahnya perencanaan sejak awal.
”Kalau upah tukang saja salah hitung, berarti perencanaan proyek ini tidak matang. Dampaknya jelas: pekerjaan molor dan dikerjakan tidak profesional,” kata Rainal.
Ia menegaskan, dalam tata kelola BUMDes, pemerintah desa seharusnya berperan sebagai pengarah dan pengawas, sementara pelaksanaan usaha dijalankan secara profesional oleh pengurus. Namun kondisi di lapangan dinilai bertolak belakang.
”Kalau sampai kepala desa turun kerja fisik, itu tanda manajemen tidak berjalan. Ini masalah serius dalam pengelolaan,” ujarnya.
Rainal juga mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan hasil fisik proyek. Bangunan berukuran 5 x 7 meter menyerap dana Rp190 juta.
”Publik berhak bertanya, Rp190 juta ini digunakan untuk apa saja? Karena yang terlihat hanya bangunan kecil yang bahkan belum selesai,”kritiknya.
Selain itu, rencana usaha yang akan dijalankan dinilai tidak realistis. Bangunan tersebut dirancang menampung 300 ekor ayam petelur.
”Ukuran 5×7 mau diisi 300 ekor ayam. Ini realistis atau tidak? Kalau sejak awal sudah tidak sesuai, bagaimana bisa menghasilkan untuk desa?”ujarnya.
Menurutnya, tanpa kajian teknis yang matang, usaha tersebut berpotensi gagal dan tidak mencapai tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Persoalan transparansi anggaran juga menjadi sorotan. Hingga kini, rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAP) BUMDes belum dibuka kepada publik.
”Ini uang desa, uang masyarakat. Kenapa tidak dibuka? Justru ini yang menimbulkan kecurigaan,” tegas Rainal.
Ia menilai, kombinasi antara pengakuan kesalahan perencanaan, keterlambatan proyek, serta tidak terbukanya dokumen anggaran menjadi alasan kuat untuk evaluasi menyeluruh.
”Kalau semua ini digabung, wajar publik bertanya: ini murni kesalahan perencanaan, atau ada persoalan lain dalam pengelolaan anggaran?”ujarnya.
Rainal mendesak pemerintah desa segera membuka seluruh dokumen anggaran dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
”Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka saja. Transparansi itu penting untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan rincian lengkap terkait penggunaan anggaran Rp190 juta tersebut. ***
Penulis : Kontributor/Cesy Bunga
Editor : Sardiyanto
