KUPANG, NEWSLINE.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam Pidato Pembangunan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/8/2026).
Pidato pembangunan tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan Program Dasa Cita Ayo Bangun NTT sekaligus menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dasa Cita Kedelapan, yang berfokus pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kompetensi aparatur, transparansi pemerintahan, serta jaminan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagian Dasa Cita Kedelapan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi NTT menyebut reformasi birokrasi terus diperkuat agar pemerintahan semakin profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil serta kebutuhan masyarakat.
“Semangat Dasa Cita Kedelapan: reformasi birokrasi bukan sekadar menyederhanakan prosedur, tetapi mengubah cara kerja pemerintahan agar semakin profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” demikian disampaikan dalam pidato pembangunan.
Reformasi Birokrasi dan SAKIP Meningkat
Pemprov NTT mencatat nilai Reformasi Birokrasi meningkat dari 75,63 pada 2024 menjadi 75,80 pada 2025.
Sementara itu, seluruh perangkat daerah, biro, dan rumah sakit daerah mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal kategori BB dengan capaian 100 persen pada 2024 dan 2025.
Penataan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) juga mengalami peningkatan, dari 92,68 persen menjadi 96,96 persen.
Pada 2026, reformasi birokrasi diperkuat melalui pendekatan tematik dengan tujuan agar dampaknya semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.
Indeks Pelayanan Publik Naik
Peningkatan juga terjadi pada kualitas pelayanan publik.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT naik dari 3,56 pada 2024 menjadi 4,21 pada 2025.
Pada 2026, evaluasi pelayanan publik dilakukan terhadap 13 perangkat daerah dan dua satuan pendidikan.
Sementara itu, Ombudsman RI pada 2025 memberikan nilai 70,20kepada Pemerintah Provinsi NTT dengan kategori Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi.
Pemprov NTT juga terus mendorong budaya inovasi dalam pelayanan pemerintahan. Melalui KOIN YANLIK 2025, tercatat 80 inovasi dari berbagai tingkatan pemerintahan dan satuan pendidikan.
Sejumlah inovasi yang disebut antara lain DP3AP2KB Goes to School dan Puskeswan Satu Data Peternakan NTT (PUSAKA NTT).
Ribuan Aparatur Ditingkatkan Kompetensinya
Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTT mendidik dan melatih 6.461 peserta pada 2024 dan 5.853 peserta pada 2025.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pelaksanaan Latihan Dasar bagi 7.095 CPNS serta orientasi nilai dan etika pemerintahan bagi 3.261 PPPK tahap pertama.
Pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat melalui penerapan ISO 9001:2015, akreditasi B, pengembangan Corporate University ASN, Kalender Diklat, peningkatan kapasitas widyaiswara, serta penjaminan mutu.
Pendamping Desa Diperkuat
Penguatan pelayanan pemerintahan juga dilakukan hingga tingkat desa.
Sebanyak 1.215 Pendamping Profesional Desa di 21 kabupaten turut mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, hingga pelibatan kelompok rentan.
Pemerintah Provinsi NTT memberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan kepada seluruh pendamping tersebut.
Pada sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT pada 2025 meraih predikat Badan Publik Informatif.
Sementara hingga Triwulan I 2026, capaian kinerja kepala perangkat daerah mencapai 86,42 persen atau masuk kategori Sangat Berhasil.
Keterbukaan Informasi Capai 93,30
Komitmen terhadap transparansi pemerintahan juga tercermin dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah Provinsi NTT memperoleh nilai 93,30 dengan kualifikasi Informatif, sekaligus menjadi salah satu dari 21 pemerintah provinsi yang mencapai kategori tertinggi tersebut.
Keterbukaan informasi tersebut diperkuat melalui program MeJa Rakyat – Melki Johni Melayani Rakyat, yang diluncurkan sejak 100 hari kerja pemerintahan dan diperkuat melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 43 Tahun 2025.
MeJa Rakyat menjadi salah satu kanal pengaduan masyarakat yang melengkapi SP4N-LAPOR. Layanan tersebut dapat diakses secara tatap muka maupun melalui WhatsApp dengan target penyelesaian pengaduan maksimal 3 x 24 jam.
Program tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh ruang yang mudah dan cepat dalam menyampaikan pengaduan maupun persoalan pelayanan publik.
Ekonomi NTT Tumbuh 5,01 Persen
Sementara itu, dalam bagian lain pidato pembangunan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi daerah.
Pada triwulan II 2026, ekonomi NTT tumbuh 5,01 persen secara year-on-year (y-on-y)dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Pertumbuhan di atas lima persen ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak dan sektor-sektor produktif daerah semakin berkembang,” kata Melki Laka Lena.
Selain pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin NTT pada Maret 2026 turun menjadi 17,52 persen, atau berkurang 1,08 poin persentase dibandingkan Maret 2025.
Sementara Gini Ratio NTT berada pada angka 0,319.
Melki mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan pembangunan yang semakin inklusif melalui berbagai intervensi pemerintah.
“Indikator makro tersebut membuktikan bahwa keberlanjutan intervensi kebijakan dalam Dasa Cita telah meletakkan fondasi transformasi pembangunan yang tepat target dan berkeadilan,” ujarnya.
Pemprov Pastikan Bantuan untuk Korban Bencana di Flores
Dalam pidatonya, Melki Laka Lena juga menyinggung penanganan masyarakat terdampak bencana di wilayah Flores.
Ia meminta seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dan tidak ada korban yang terabaikan.
“Saya sudah minta juga kepada seluruh toko-toko makanan, minuman dan juga kebutuhan bagi para korban di Flores untuk memberikan bantuan sampai pada level desa, kelurahan melalui TNI, Polri, melalui unsur Forkopimda dan juga pemerintah daerah di kabupaten/kota,” ujar Melki.
Ia meminta bantuan berupa makanan, minuman, selimut dan kebutuhan dasar lainnya segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya minta semua toko-toko yang ada di Flores itu dan juga jajaran pemerintah yang kita memiliki bantuan disalurkan segera pada hari ini,” tegasnya.
Melki mengatakan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang dalam perjalanan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak bergerak terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Bantuan dari provinsi dan pusat lagi on the way. Jadi khusus yang hari ini kami minta untuk seluruh dukungan diberikan. Nanti berhitung-hitungan pembiayaan kita akan atur di kemudian hari,” katanya.
Estafet Pembangunan NTT
Melki mengatakan pembangunan NTT saat ini merupakan bagian dari estafet pengabdian para pemimpin sebelumnya yang telah meletakkan fondasi pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, setiap periode kepemimpinan memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah, mulai dari kelembagaan pemerintahan, pertanian, kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, pariwisata hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Dan kini, saya, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Johni Asadoma, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030, melanjutkan estafet pembangunan Nusa Tenggara Timur melalui visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan, yang kami jabarkan dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT,” kata Melki dalam pidatonya.
Ia menjelaskan, Dasa Cita Ayo Bangun NTT merupakan terjemahan kontekstual dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, tantangan dan kebutuhan masyarakat NTT.
Menurut Melki, berbagai program strategis pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang mengokohkan kedaulatan, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan Pemprov NTT akan terus memperkuat dan mempercepat pelaksanaan Dasa Cita Melki-Johni melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan program nasional.
“Semoga semangat kemerdekaan terus menguatkan persatuan, menumbuhkan optimisme, serta menggerakkan kita untuk berkarya, bergotong royong, dan mengabdi bagi daerah, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (***)
Penulis : Hefri Persli
Editor : Redaksi
