Oleh Penulis: Evan Katanga, Prodi:Ilmu politik Unda. Opini ||Neswline NTT – Apatisme politik masyarakat sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap politik. Masyarakat dianggap tidak mau berpartisipasi, bahkan tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah. Namun, benarkah demikian?, atau justru masyarakat terlalu sibuk untuk bertahan hidup di daerah semiskin ini hanya untuk berbicara politik?
Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025, sebanyak 1,03 juta penduduk NTT masih berada dalam kemiskinan atau sekitar 17,50 persen penduduk.
Maka melihat dari data BPS diatas dan berkaca dari kehidupan di lingkungan sekitar saya dimana untuk masyarakat yang hidup dalam kemiskinan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
memikirkan bagaimana mendapatkan makanan, membiayai sekolah anak, memperoleh pekerjaan, atau memenuhi kebutuhan keluarga,
Jauh lebih penting di bandingkan dengan berbicara tentang politik
karna dalan kondisi masyarakat ntt hari ini memilih untuk kemudian tidak terlibat dalam politik bukan selalu berarti apatis tetapi dapat menjadi konsekuensi dari tekanan sosial ekonomi, maka dari kondisi tersebut politik sering kali terasa sebagai sesuatu yang jauh dari kebutuhan sehari-hari.
Dan juga kemudian kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari apa yang di kenal sebagai kemiskinan struktural.
Dimana Kemiskinan tidak selalu terjadi karena persoalan individu yang kurang bekerja keras atau tidak mampu berusaha tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi, distribusi pembangunan, akses terhadap sumber daya, dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya mampu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling terdampak dan Juga belum terciptanya kesempatan yang setara untuk semua masyarakat .
Ironisnya, ketika masyarakat semakin jauh dari politik, ruang pengambilan keputusan justru semakin mudah didominasi oleh kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuasaan
Ironi ini memunculkan sebuah paradoks demokrasi. Dimana Masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan publik yang di ambil justru dapat menjadi kelompok yang paling sulit menyuarakan kepentingannya,
Karena energi masyarakat habis untuk memenuhi kebutuhan dasar, ruang untuk mengawasi pemerintah, mengkritik kebijakan, atau memperjuangkan kepentingan politik menjadi semakin sempit. Akibatnya, suara kelompok miskin berisiko kalah kuat dibandingkan kelompok yang memiliki modal ekonomi, sosial, dan politik.
Karna itu menyebut masyarakat “apatis” Tanpa melihat kondisi sosial ekonominya adalah sebuah penghinaan terhadap masyarakat yg di hadapkan pada pilihan antara berjuang untuk perubahan dan sekedar bagaimana bisa bertahan hidup di tengah kemiskinan struktural
Masyarakat miskin bukan selalu apatis terhadap politik. Bisa jadi mereka terlalu sibuk bertahan hidup dalam struktur yang tidak memberi mereka ruang untuk berpolitik.(*)
Penulis : Sardiyanto
Editor : Redaksi
