Manggarai Timur, Newline. id – Proyek pembangunan sumur bor yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Mbondei, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur, menuai sorotan tajam dan kecurigaan publik. Pasalnya, proyek yang sudah berjalan hampir satu bulan ini tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana mestinya.
Warga sekitar mempertanyakan kurangnya keterbukaan informasi ini, menduga adanya potensi penyimpangan atau “permainan kotor” di balik pelaksanaan proyek vital penyediaan air tersebut.
Alasan Swakelola Ditolak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang staf lapangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) menjelaskan bahwa proyek ini merupakan program dari Kementerian PUPR yang dilaksanakan dengan sistem swakelola. Namun, alasan ini dinilai mengada-ada oleh warga dan pihak terkait, mengingat kewajiban transparansi tetap harus dipenuhi dalam setiap proyek publik.
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Tanah Rata, Makarius Nggose, menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib mematuhi prinsip keterbukaan informasi. Ia secara khusus mendorong masyarakat untuk aktif mengambil peran dalam pengawasan proyek, demi memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.
“Setiap proyek pemerintah harus jelas, mulai dari nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, hingga pelaksana. Tanpa papan informasi, bagaimana masyarakat bisa mengawasi? Ini jelas melanggar aturan,” tegas Makarius.
Berpotensi Langgar UU KIP
- Kurangnya transparansi dalam proyek sumur bor ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Dua regulasi utama yang disorot adalah:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketiadaan papan informasi secara eksplisit menghambat hak publik untuk mengetahui detail proyek yang didanai oleh pajak mereka. Merespons keresahan ini, publik mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur untuk segera mengambil tindakan.
Tuntutan ini bertujuan untuk melakukan audit mendalam dan memastikan bahwa tidak ada praktik penyelewengan dana APBN dalam proyek sumur bor tersebut.
Penulis : SRT
Editor : Media NewslineNtt
