Oleh Penulis: Jordan Geru, Mitra Badan Pusat Statistik (BPS). Opini ||Neswline NTT – Di tengah dinamika perekonomian Indonesia, potret kesejahteraan masyarakat tidak dapat digambarkan sekadar melalui asumsi atau perkiraan di atas kertas. Di balik deretan angka indikator ekonomi yang kerap menghiasi berita, terdapat realita hidup jutaan keluarga: tentang bagaimana sebuah rumah tangga membagi pendapatan yang terbatas untuk belanja beras, biaya pendidikan anak, hingga pemenuhan kebutuhan kesehatan.
Untuk menjembatani realita riil di lapangan dengan perumusan kebijakan publik, peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang independen, BPS mengemban amanat untuk memotret kondisi sosio-ekonomi masyarakat secara objektif, terukur, dan berbasis metodologi ilmiah. Petugas BPS turun langsung menembus keberagaman geografis Indonesia, mulai dari pemukiman padat di perkotaan, pelosok desa, hingga wilayah terdepan dan terluar, untuk mengumpulkan data primer langsung dari sumbernya.
Namun, adapun tantangan utama dalam program ini, yaitu:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Kekhawatiran Terkait Pajak: Banyak pemilik usaha, terutama skala menengah dan besar, enggan memberikan data keuangan atau omzet yang sebenarnya karena takut data tersebut diserahkan ke dinas perpajakan.
2. Kerahasiaan Bisnis: Pelaku usaha khawatir data strategis atau “rahasia dapur” perusahaan bocor ke kompetitor.
3. Sulit Ditemui: Pemilik usaha formal sering kali memiliki tingkat mobilitas tinggi atau membatasi akses masuk bagi petugas.
4. Usaha Tanpa Pembukuan: Sebagian besar Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak mencatat keuangan secara rapi.
5. Kapasitas Petugas Lapangan: Rekrutmen petugas mitra harian dalam jumlah besar memerlukan pelatihan yang intensif agar pemahaman standar operasional dan konsep kuesioner seragam.
6. Beban Kerja dan Beban Pertanyaan: Kuesioner yang detail kerap memicu kejenuhan, baik bagi petugas maupun responden.
7. Infrastruktur Sinyal: Kendala jaringan internet di beberapa wilayah menyulitkan proses input data secara daring.
Program ini sangat bagus, karena dapat menyediakan basis data akurat untuk menyusun kebijakan pengembangan industri, perdagangan, investasi, hingga perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).(*)
Editor : Redaksi
