Newsline NTT – Belasan mahasiswa mengikuti diskusi bertajuk “Membaca Masyarakat vs Masyarakat Membaca Kekuasaan” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (BEMPS IPM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) melalui program Lapak Baca NERAKA (Narasi, Eksplorasi, Referensi, Aksi, Kolaborasi, dan Aspirasi). Kegiatan yang berlangsung pada Senin (7/9/2026) pukul 15.00 WITA di Sekretariat BEMPS IPM FISIP UNWIRA ini menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk mengkaji persoalan ketimpangan struktural di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mendorong lahirnya pemikiran kritis dalam membaca relasi antara masyarakat dan kekuasaan.
Kegiatan ini bertujuan membangun ruang diskusi yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam membaca persoalan sosial, khususnya ketimpangan struktural di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain menghadirkan ruang membaca, program Lapak Baca NERAKA juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemantik diskusi, Grace, mengajak peserta melihat ketimpangan struktural dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata menyalahkan masyarakat. Menurutnya, persoalan ketimpangan merupakan masalah yang bersifat berkelanjutan sehingga perlu dipahami melalui kebijakan, tata kelola, dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Pertanyaannya adalah siapa yang salah dan apa yang salah. Mari kita melihat persoalan ini dari aspek tata kelola, kebijakan yang dihasilkan, serta aktor-aktor yang terlibat. Apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat atau justru lebih menguntungkan kepentingan tertentu,” ungkap Grace saat memantik diskusi.
Dalam penjelasannya, Grace juga mengutip sejumlah data yang menunjukkan masih tingginya ketimpangan di NTT. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di NTT tercatat sekitar 17,5 %, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, sekitar 51 % tenaga kerja di NTT merupakan lulusan sekolah dasar, yang menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan yang sama salah satu peserta, Charin, menilai rendahnya kualitas sumber daya manusia di NTT tidak dapat dilepaskan dari terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
”Kalau dibandingkan dengan daerah lain memang kualitas sumber daya manusia di NTT masih tertinggal. Namun kita juga harus melihat fakta di lapangan bahwa akses pendidikan dan kesehatan di banyak wilayah masih sangat minim. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab ketertinggalan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, peserta lainnya, Samuel, berpendapat bahwa persoalan ketimpangan juga dipengaruhi oleh sikap egoisme dan kepentingan pribadi yang masih kuat dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun pemerintahan.
Moderator kegiatan, Rosa, menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan ruang belajar bersama yang dibangun tanpa membedakan benar atau salahnya sebuah pendapat.
Menurutnya, seluruh peserta didorong untuk berani menyampaikan pandangan secara kritis sebagai bagian dari proses belajar memahami realitas sosial.
”Ruang ini kami hadirkan agar mahasiswa berani mengemukakan pendapat. Tidak ada yang paling benar atau paling salah, karena tujuan utama kegiatan ini adalah belajar bersama membaca masyarakat sekaligus membaca bagaimana kekuasaan bekerja dalam menciptakan ketimpangan struktural,” jelas Rosa.
Melalui kegiatan ini, BEMPS IPM FISIP UNWIRA berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pembaca berbagai persoalan sosial, tetapi juga mampu membangun kesadaran kritis, berdialog, serta berkontribusi dalam menghadirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan ketimpangan yang masih terjadi di Nusa Tenggara Timur.(*)
Penulis : INTAN BEKO/Kontributor
Editor : Sardiyanto
