Newsline NTT – Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harla) ke-27, Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Kota Kupang menggelar diskusi publik bertajuk “Arah Geopolitik Dunia Baru Saat Ini?” di Pantai Tebing Oesapa,Sabtu (11/07/2026) malam. Kegiatan yang dimoderatori oleh Eka Kelen ini menghadirkan Ketua LMID Kota Kupang,Yali Fariyon sebagai pemantik diskusi. Acara ini bertujuan membedah perkembangan geopolitik global, dampaknya terhadap kondisi politik, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia, sekaligus memperkuat kesadaran kritis mahasiswa.
Yali Fariyon menyampaikan bahwa dalam momentum Harla LMID ke-27 ini, organisasi melihat keterkaitan erat antara dinamika geopolitik global dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.Ia menyoroti peran Amerika Serikat yang memberikan dukungan kepada Israel dalam konflik dengan Iran, yang secara tidak langsung berdampak pada perekonomian Indonesia. “Dampak tersebut terlihat dari kenaikan harga bahan pokok yang memberatkan “isi dapur” rakyat. Melalui diskusi ini, LMID menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan luar negeri yang merugikan kepentingan rakyat kecil”, ujar Yali Fariyon.
Esensi utama dari diskusi ini juga menyoroti persoalan pendidikan sebagai jalan keluar dari cengkeraman kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak. LMID mengkritik pemerintah karena belum memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin. Selain itu, keresahan kaum buruh dan rakyat miskin kota juga menjadi sorotan, di mana upah yang diterima belum layak, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat, dan tingkat pengangguran terus bertambah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LMID melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah saat ini:
1. Anggaran Pendidikan, LMID mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengalihkan dana pendidikan tanpa memberikan dampak signifikan bagi rakyat.Sebaiknya pemerintah wajib memenuhi amanat undang-undang dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan memperluas pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
2. Militerisasi Sipil: LMID mengkritisi penambahan personel TNI-Polri yang masuk ke ranah sipil, sehingga ruang gerak demokrasi masyarakat semakin sempit.
3. Pelanggaran HAM: Organisasi ini juga menyoroti kasus penembakan terhadap ibu hamil di Papua beberapa waktu lalu, sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia terasa “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”tegasnya.
Tambahnya Terkait geopolitik, LMID menilai keterlibatan negara-negara imperialis seperti AS dalam konflik Timur Tengah berdampak langsung pada melemahnya nilai tukar Rupiah, murahnya upah tenaga kerja, dan inflasi harga bahan pokok di Indonesia. “Oleh karena itu, LMID menuntut dihentikannya intervensi negara-negara besar terhadap negara berkembang, karena hal tersebut hanya akan semakin memiskinkan rakyat”tambah Yali Fariyon.
Yali Fariyon juga menyinggung tantangan di kalangan mahasiswa, di mana keberadaan Artificial Intelligence (AI) sering kali memberikan informasi yang tidak akurat, sehingga menurunkan daya kritis dan memicu sikap apatis terhadap persoalan sosial. LMID berkomitmen melakukan penyadaran dan konsolidasi agar mahasiswa dapat bergerak responsif memperjuangkan hak-hak masyarakat dan nasib rakyat tertindas. Sebagai bagian dari ideologi perjuangan, LMID telah berkomitmen dalam gerakan bersama kaum buruh untuk membangun kesadaran kolektif.
Menutup pernyataannya, LMID menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok miskin dan lemah, untuk terlibat aktif dalam advokasi, diskusi, dan perlawanan. “Kesejahteraan tidak diberikan begitu saja, melainkan harus kita jemput melalui persatuan dan perjuangan bersama,” pungkas Yali Fariyon.(***)
Penulis :
Editor : Sardiyanto
