Newsline .id NTT-Perhimpunan Mahasiswa Kecamatan Kobalima Timur (PERMASKOT) Kupang menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di sejumlah desa di Kecamatan Kobalima Timur. Hingga memasuki tahun 2026, pemerintah desa dinilai belum optimal dalam membuka informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Hal ini disampaikan PERMASKOT Kupang pada Rabu, (7/1/2026).
Ketua Umum PERMASKOT Kupang, Filipus Rikardus Nahak, menyampaikan bahwa minimnya transparansi terlihat dari belum tersedianya papan informasi anggaran secara jelas, tidak dipublikasikannya laporan realisasi APBDes secara terbuka, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran desa.
PERMASKOT Kupang menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sekaligus menjadi hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas dasar itu, PERMASKOT Kupang mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka untuk melakukan audit secara menyeluruh dan independen terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kobalima Timur, khususnya pada tahun anggaran 2025.
PERMASKOT Kupang juga mengingatkan bahwa apabila persoalan transparansi ini tidak segera mendapat perhatian, dikhawatirkan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tingkat akar rumput.
“Kami berharap Inspektorat dapat segera melakukan langkah pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar PERMASKOT Kupang.
PERMASKOT Kupang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini secara konstruktif hingga terdapat kejelasan dan perbaikan tata kelola, demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, pungkasnya.***
Penulis : Sardiyanto
