JAKARTA, Newsline.id – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menerima audiensi Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg di ruang kerjanya, Selasa (27/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut Bupati Tana Toraja Zodrak melaporkan dari 112 Desa dan 47 Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja, sudah 129 Desa dan Kelurahan melakukan Musyawarah Desa Khusus terkait pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih di Kabupaten Tana Toraja.
Ia berkomitmen pada akhir Mei semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja sudah selesai melaksanakan Musdesus, agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Zodrak Tombeg juga menyampaikan bahwa di Tana Toraja banyak potensi yang ada di sektor pertanian. Namun begitu, pihaknya mengalami kendala di sektor tersebut khususnya ketika melakukan pemasaran. Menurutnya, kurangnya pasar juga terjadi pada produk-produk hasil UMKM.
“Produksi UMKM kurang pasar dan juga untuk mengkomodir produk-produk hasil pertanian juga kurang,” ujar Zodrak Tombeg.
Menanggapi hal tersebut Wamendes Ariza mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pemerataan sektor perekonomian di wilayah perdesaan.
Ia mengatakan, permasalahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja bisa diselesaikan melalui Kopdes Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya dengan adanya Kopdes Merah Putih dan program MBG akan dapat meningkatkan perekonomian di desa maupun di tingkat kabupaten.
“Dari semua ini yang urgent adalah MBG, Pak. Kenapa urgent? Kalau ini semua terlambat tidak bisa diulang, Pak. Nah kalau Bapak ingin memajukan desa Bapak, bagaimana di desa bapak semua itu punya unit SPPG,” ungkap Wamen Ariza.
Oleh karena itu, Wamendes Ariza meminta kepada Pemkab Tana Toraja untuk memetakan jumlah kebutuhan SPPG dan juga target penerima dari program MBG mulai dari TK-SLTA, juga ibu hamil.
Turut hadir mendampingi Wamendes PDT dalam pertemuan ini yakni Dirjen PPDT Samsul Widodo dan Dirjen PEID Tabrani. (***)
Sumber : Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
