Labuan Bajo, newsline.id 28 April 2025 — Pantai-pantai indah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini tak lagi sepenuhnya menjadi milik bersama. Gelombang privatisasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat akses warga lokal terhadap garis pantai yang dulunya bebas, kini terhalang oleh pagar-pagar tinggi, hotel mewah, dan resor eksklusif. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat pesisir, yang merasa kehilangan hak atas ruang hidup mereka sendiri.
Labuan Bajo, yang semula merupakan kota kecil dengan kehidupan nelayan tradisional, berubah drastis sejak ditetapkan sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas nasional. Infrastruktur penunjang pariwisata dibangun besar-besaran, dari perluasan bandara hingga proyek revitalisasi kawasan pesisir. Di balik kemilau pembangunan tersebut, wajah asli Labuan Bajo perlahan menghilang, tertutupi oleh ambisi investasi besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seiring dengan gencarnya promosi wisata, sejumlah perusahaan nasional hingga asing mulai menguasai lahan-lahan strategis di sepanjang pantai. Warga lokal yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan, seperti nelayan, pedagang kecil, dan pemandu wisata lokal, menghadapi kenyataan pahit: pantai-pantai yang dahulu mereka gunakan untuk mencari ikan, berkumpul, dan beraktivitas sosial kini menjadi area terbatas.
Privatisasi ini tidak hanya mengubah lanskap fisik Labuan Bajo, tetapi juga menghancurkan tradisi dan budaya masyarakat pesisir. Ritual-ritual adat yang kerap diadakan di pesisir menjadi sulit dilakukan, karena akses kini harus meminta izin kepada pengelola swasta. Sebagian besar wilayah yang dulunya menjadi tempat anak-anak bermain dan tempat warga berkumpul, kini berubah menjadi kawasan privat berbayar.
Di sisi ekonomi, janji-janji manfaat pembangunan kepada warga lokal ternyata banyak yang tidak terealisasi. Alih-alih menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata, warga lebih banyak terpinggirkan menjadi pekerja kasar di hotel dan resor milik investor luar. Lahan-lahan yang dijual murah karena tekanan ekonomi membuat banyak keluarga kehilangan warisan tanah mereka.
Selain itu, perubahan ini menimbulkan dampak ekologis serius. Proyek reklamasi, pembangunan dermaga pribadi, hingga aktivitas pariwisata masif menyebabkan kerusakan terumbu karang dan penurunan kualitas perairan. Sementara itu, kebijakan pemerintah daerah dinilai kurang berpihak kepada masyarakat lokal, lebih fokus pada mengejar investasi daripada melindungi hak-hak warga.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil di Manggarai Barat telah mengkritik kebijakan ini. Mereka menuntut transparansi dalam proses perizinan lahan pesisir dan menekankan pentingnya mempertahankan ruang publik untuk keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Menurut mereka, model pembangunan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan hanya akan merugikan Labuan Bajo dalam jangka panjang.
Privatisasi pantai di Labuan Bajo menjadi cerminan dari konflik yang lebih luas antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan. Di tengah gencarnya promosi wisata “premium”, suara-suara warga kecil yang terdampak kerap tenggelam.
Kini, banyak warga bertanya-tanya: untuk siapa sebenarnya Labuan Bajo dibangun? Jika akses masyarakat lokal terhadap laut dan pantai terus dipersempit, Labuan Bajo bisa saja kehilangan jiwanya — bukan lagi menjadi tanah tempat lahir dan hidup generasi-generasi nelayan Manggarai, melainkan menjadi kota pesisir elitis yang asing bagi penduduk aslinya sendiri.
Warga dan aktivis terus mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Mereka berharap adanya regulasi tegas yang membatasi privatisasi berlebihan, memperkuat perlindungan ruang publik, dan memastikan pembangunan benar-benar berkeadilan — bukan sekadar memperkaya segelintir pihak.
Pertaruhan besar tengah berlangsung. Jika suara rakyat kecil terus diabaikan, Labuan Bajo bisa menjadi contoh pahit dari sebuah destinasi wisata yang dibangun di atas kehilangan dan ketidakadilan.***
Penulis: DJOHANES BENTAH
