Asten Bait Apresiasi Pemda Kupang yang Tetap Menjamin Hak Gaji PPPK

Tuesday, 27 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asten Bait, aktivis mahasiswa sekaligus Ketua  Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF).(Foto: Istimewa) ‎
‎

Asten Bait, aktivis mahasiswa sekaligus Ketua  Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF).(Foto: Istimewa) ‎ ‎

Newsline NTT – Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk tetap membayarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Asten Bait, aktivis mahasiswa sekaligus,Ketua Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF), yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijak di tengah keterbatasan anggaran daerah.Pada,(27/01/2026).

‎Menurut Asten, sebelumnya ia sempat merasa kecewa setelah beredar informasi bahwa gaji PPPK akan dipangkas hingga 50 persen dengan alasan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut dinilainya tidak adil, karena PPPK berpotensi menjadi korban dari persoalan pengelolaan keuangan daerah.

‎”Saat mendengar kabar itu, saya langsung mempertanyakan sikap Pemda. Bagi saya, PPPK tidak boleh dijadikan tumbal hanya demi menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujar Asten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Kekecewaan tersebut kemudian ia sampaikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam sebuah pertemuan. Dalam forum itu, Asten menegaskan pentingnya menjaga hak-hak PPPK yang telah bekerja dan mengabdi, terutama di sektor-sektor pelayanan publik.

‎Ia pun menyambut baik pernyataan resmi Bupati Kupang yang memastikan bahwa gaji PPPK tetap dibayarkan secara utuh tanpa pemotongan. Terkait potensi kekurangan anggaran, pemerintah daerah berkomitmen akan mencari solusi lain agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan para pegawai.

‎Asten berharap keputusan ini tidak hanya berhenti sebagai solusi jangka pendek. Ia juga mengingatkan DPRD Kabupaten Kupang agar tidak bersikap pasif dalam persoalan tersebut.

‎”Saya minta DPRD tidak hanya menjadi penonton. Harus ada koordinasi serius dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terbaik, supaya ke depan persoalan serupa tidak kembali terulang,”tegasnya.

‎Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada rakyat dan para aparatur yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.***

Penulis : Sardiyanto

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Pemkot Kupang dan Kejari Kota Kupang Perkuat Komitmen Cegah Persoalan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ‎
Alumni Undana Jadi Korban Penembakan, BEM Undana Desak Pengusutan Tuntas ‎
Law Firm James Richard & Partners Dampingi Klien Hadiri Undangan Wawancara di Polres Buleleng
Gerakan Penolakan PC IMM dan Cipayung Plus Kota Kupang Tolak Gelar “Raja Timor” untuk Jokowi ‎
Cipayung Plus Kota Kupang Gelar Mimbar Bebas, Tegaskan Penolakan Penyematan Gelar Raja Timor kepada Jokowi
UM.Koe Siap Dukung PON XXII 2028, Terima Kunjungan Kemenko PMK, Kemenpora, KONI NTT, dan Diaspora NTT
Sukses Tangani Perkara Penipuan, Klien Law Firm James Richard & Partners Berinisial MK Resmi Menghirup Udara Bebas dari LP Kerobokan
Mahasiswa UMKOE Menulis Skripsi Bertajuk:Resistensi Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Resettlement di Naibonat

Berita Terkait

Wednesday, 7 October 2026 - 00:41

Pemkot Kupang dan Kejari Kota Kupang Perkuat Komitmen Cegah Persoalan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ‎

Thursday, 10 September 2026 - 21:31

Alumni Undana Jadi Korban Penembakan, BEM Undana Desak Pengusutan Tuntas ‎

Saturday, 15 August 2026 - 10:56

Law Firm James Richard & Partners Dampingi Klien Hadiri Undangan Wawancara di Polres Buleleng

Sunday, 2 August 2026 - 20:51

Gerakan Penolakan PC IMM dan Cipayung Plus Kota Kupang Tolak Gelar “Raja Timor” untuk Jokowi ‎

Sunday, 2 August 2026 - 20:12

Cipayung Plus Kota Kupang Gelar Mimbar Bebas, Tegaskan Penolakan Penyematan Gelar Raja Timor kepada Jokowi

Berita Terbaru

Hukum

PERSELISIHAN KERJA SAMA USAHA BERAKHIR DAMAI

Friday, 2 Oct 2026 - 12:42

Foto bersama Kuasa Hukum bersama korban usai memberikan keterangan di Polsek Biboki Utara,Foto: Doc.Kuasa Hukum/
‎
‎

Kabupaten Timor Tengah Utara

Dugaan Pengrusakan Rumah Warga di TTU, Kini Masuk Tahap Penyelidikan  ‎

Saturday, 26 Sep 2026 - 13:44