‎Pernyataan Sikap IMMALA Kupang terhadap Program Pemerintah Kabupaten Malaka

Thursday, 25 December 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎Newsline Id NTT — Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang, Hironimus Klau, melayangkan peringatan keras kepada Bupati Malaka agar memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas Pemerintah Kabupaten Malaka. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media pada Kamis, 25 Desember 2025.


‎Sikap ini disampaikan secara resmi dalam rangkaian kegiatan Pelantikan Badan Pengurus (BP) IMMALA Kupang, Dies Natalis ke-25, dan Panen Alumni, yang berlangsung di Aula Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota aktif IMMALA Kupang, senior alumni, serta tamu undangan dari OKP lokal dan nasional.

‎Hironimus Klau menegaskan bahwa sikap IMMALA Kupang dilatarbelakangi oleh kepedulian mahasiswa asal Kabupaten Malaka terhadap kondisi sosial masyarakat. Sebagai organisasi mahasiswa daerah, IMMALA Kupang merasa memiliki empati dan simpati terhadap masyarakat kecil, sehingga berkewajiban melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

‎   “Saya berharap seluruh program kerja prioritas Pemerintah Kabupaten Malaka, khususnya di bawah kepemimpinan SBS–HMS, harus diperketat fungsi pengawasannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malaka,” tegasnya.


‎Dari lima program kerja prioritas Bupati Malaka, IMMALA Kupang menilai bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hingga saat ini belum berjalan secara optimal dan perlu dilakukan evaluasi serius. Berdasarkan pengamatan IMMALA Kupang, belum terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Malaka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Atas dasar tersebut, IMMALA Kupang menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Malaka, terlebih masa kepemimpinan SBS–HMS akan segera memasuki satu tahun pertama.

‎Meski demikian, Hironimus Klau juga menyampaikan apresiasi terhadap salah satu program prioritas, yakni pelayanan kesehatan gratis. Ia berharap program tersebut benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.‎

‎“Program kesehatan gratis harus dijalankan secara merata dan berkeadilan, sehingga seluruh masyarakat Malaka dapat merasakan dampaknya secara nyata,” ujarnya

‎Lebih lanjut, IMMALA Kupang menyoroti banyaknya keluhan masyarakat dari berbagai desa dan wilayah terkait kondisi infrastruktur yang belum mendapat respons cepat dari pemerintah. Menurut IMMALA Kupang, hal ini menimbulkan keresahan publik dan tidak boleh terus diabaikan.

‎Sebagai bentuk tanggung jawab moral, IMMALA Kupang secara tegas memperingatkan Pemerintah Kabupaten Malaka (SBS–HMS) agar tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat dan segera mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.‎

“Kami menegaskan perlunya perbaikan kebijakan, khususnya dengan memperketat pengawasan terhadap seluruh program kerja pemerintah daerah, agar masyarakat Malaka benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dijalankan,” pungkasnya.***

Penulis : Sardiyanto

Berita Terkait

Law Firm James Richard & Partners Berhasil Mengembalikan Hak Enam Pekerja Bangunan Melalui Pendampingan Pro Bono atas Kerugian Hampir Mencapai Rp.170 Juta
Keadilan Berimbang: Ayah Didampingi Pengacara Klarifikasi Tuduhan Penelantaran di UPTD PPA Bali
Akses Jalan Weoe Terputus Akibat Longsor,IMMALA Kupang Desak Bupati Malaka untuk Dengar Tangisan Rakyat  ‎
Babak Baru Kasus Sengketa Tanah di Leonmeni: Ahli Waris Bantah Pemberitaan yang Dinilai Tidak Sesuai Fakta
Hubungan Asmara yang Berakhir Pidana
Janji Relokasi Dipertanyakan, Warga Nilai Pembongkaran Lapak oleh Satpol PP Kabupaten Kupang Minim Sosialisasi  ‎
Upaya Kuasa Hukum Law Firm James Richard & Partners Berhasil Fasilitasi RJ Kasus Penggelapan Rp1,1 Miliar di PN Denpasar
Notaris Mangkir 2 Kali Sidang, Tim Kuasa Hukum WNA Laporkan ke Dewan Kehormatan Notaris Badung

Berita Terkait

Monday, 22 June 2026 - 15:05

Law Firm James Richard & Partners Berhasil Mengembalikan Hak Enam Pekerja Bangunan Melalui Pendampingan Pro Bono atas Kerugian Hampir Mencapai Rp.170 Juta

Sunday, 21 June 2026 - 20:47

Akses Jalan Weoe Terputus Akibat Longsor,IMMALA Kupang Desak Bupati Malaka untuk Dengar Tangisan Rakyat  ‎

Wednesday, 17 June 2026 - 17:47

Babak Baru Kasus Sengketa Tanah di Leonmeni: Ahli Waris Bantah Pemberitaan yang Dinilai Tidak Sesuai Fakta

Tuesday, 2 June 2026 - 14:46

Hubungan Asmara yang Berakhir Pidana

Friday, 29 May 2026 - 22:22

Janji Relokasi Dipertanyakan, Warga Nilai Pembongkaran Lapak oleh Satpol PP Kabupaten Kupang Minim Sosialisasi  ‎

Berita Terbaru