Newsline.id – Pernahkah kita bertanya, mengapa petani di perdesaan masih terjebak dalam kemiskinan, sementara di kota harga komoditas pertanian seperti beras, cabai, dan sayur-sayuran melonjak tinggi? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu melihat secara radikal basis material kehidupan masyarakat Indonesia.
Petani merupakan sektor penting yang menopang perekonomian nasional. Mereka menggantungkan hidup pada komoditas yang ditanam di atas tanah baik di lahan kering maupun lahan basah, dari pertanian jangka pendek hingga panjang. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. Namun, ironisnya, di tengah potensi pertanian yang besar, petani justru hidup dalam kemiskinan yang sangat parah.
Setiap tahun, harga komoditas seperti cabai dan beras naik signifikan, tapi itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Bahkan, angka kemiskinan petani terus meningkat. Ada apa di balik semua ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah Pertama: Akses Alat Produksi yang Tidak Merata
Untuk memproduksi, petani membutuhkan alat produksi yang terdiri dari alat kerja dan sasaran kerja. Ini termasuk tanah, bibit, pupuk, alat bajak, alat panen, dan sarana perawatan tanaman. Sayangnya, tak semua petani bisa mengakses alat-alat ini. Akibatnya, produksi menjadi tidak maksimal.
Dalam satu desa, hanya segelintir petani yang mampu mengakses alat produksi secara penuh. Mereka inilah yang kemudian menjadi “petani kaya”, tapi biasanya mereka tidak lagi terlibat langsung dalam aktivitas pertanian. Mereka memanfaatkan modalnya untuk membeli hasil panen dari petani lain, lalu menjualnya kembali baik di desa maupun di kota. Inilah yang kemudian melahirkan sosok tengkulak atau lintah darat.
Masalah Kedua: Tengkulak dan Nilai Jual yang Ditentukan Sepihak
Tengkulak adalah pihak yang membeli hasil pertanian dari petani untuk didistribusikan ke kota. Mereka tidak ikut serta dalam proses produksi. Tengkulak desa memperoleh keuntungan dengan membeli hasil panen dengan harga murah lalu menjualnya kepada tengkulak kota dengan harga lebih tinggi.
Setelah mengakumulasi kapital dari keuntungan tersebut, tengkulak akan memberi pinjaman (dalam bentuk utang) kepada petani. Utang ini dibayar dalam bentuk komoditas hasil panen, sehingga petani dipaksa menjual hasilnya kepada tengkulak yang memberi pinjaman. Tengkulak pun bisa secara sepihak menentukan harga komoditas.
“Di sinilah petani mengalami keterasingan (alienasi), di mana petani yang telah melakukan produksi justru tidak bisa menentukan nilai jual hasilnya sendiri. Nilai jual itu justru ditentukan oleh tengkulak.”
Masalah Ketiga: Tengkulak Kota dan Kenaikan Harga di Pasar
Setelah hasil panen dibeli dari petani, tengkulak desa menjualnya ke tengkulak kota. Di kota, komoditas itu kembali dijual dengan harga lebih mahal. Misalnya, beras yang dibeli seharga Rp10.000/kg di desa, dijual kembali Rp15.000 hingga Rp20.000/kg di kota.
Siapa yang memperoleh keuntungan? Jelas bukan petani.
Uang yang didapat petani hanya cukup untuk membayar utang dan kebutuhan hidup. Tapi karena biaya hidup juga mahal, mereka kembali berutang untuk produksi berikutnya. Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.
Situasi makin memburuk ketika negara justru mengimpor hasil pertanian dari luar negeri. Ini menyebabkan produk petani lokal semakin tersaingi. Akibatnya, harga komoditas di kota tinggi, tapi petani tetap miskin.
Masalah Keempat: Sewa Tanah dan Perampasan Lahan
Selain tengkulak, petani juga dihadapkan pada tingginya sewa tanah yang ditetapkan oleh tuan tanah. Monopoli lahan oleh pemodal besar, ekspansi industri ekstraktif, dan perampasan tanah di desa memperparah kondisi petani.
Keadaan Sosial Menentukan Kesadaran Sosial
Dalam situasi seperti ini, negara justru hadir dengan solusi pragmatis berupa bantuan sosial bantuan tunai, sembako, dan sejenisnya. Ini membuat kesadaran petani semakin pragmatis dan dogmatis. Budaya feodal di desa makin memperkuat pandangan bahwa kemiskinan adalah takdir.
“Sehingga petani tidak diberi kesempatan untuk bisa melihat secara radikal seperti apa sistem yang sedang menghisap darahnya secara perlahan.”
Akumulasi keadaan dan kesadaran seperti ini membuat petani semakin jauh dari kemajuan dan terus terjebak dalam kemiskinan struktural. Feodalisme yang masih kuat secara ekonomi, politik, dan budaya membuat petani bahkan tidak berniat menghancurkan sistem yang telah menindasnya sejak lama.
Jalan Keluar: Organisasi Massa Tani
Hingga hari ini, negara terbukti gagal menyelesaikan masalah kemiskinan petani karena tidak memahami masalah kaum tani secara mendalam. Solusi yang diberikan terlalu pragmatis dan justru memperparah keadaan.
Jalan keluar yang nyata adalah membentuk organisasi massa tani.
Organisasi ini harus memiliki dua program:
Program minimum reform:
Menuntut akses penuh terhadap alat produksi, modernisasi alat pertanian, penurunan sewa tanah, dan penaikan harga komoditas pertanian.
Program maksimum reform:
Menghapus tengkulak, menyita tanah dari tuan tanah tanpa kompensasi, dan membagikannya kepada petani tak bertanah.
“Hanya dengan cara ini, petani dapat memaksimalkan produksi pertanian dan memperoleh hak-haknya.”
Penulis: Febri Bintara
