Pulau Kera, 31 mei 2025 – newsline.id | Di tengah hembusan angin laut dan deru ombak yang akrab, Pulau Kera kembali menjadi sorotan. Bukan karena panorama alamnya yang eksotis, tetapi karena perlawanan warga terhadap rencana relokasi yang disebut-sebut sebagai bagian dari proyek pembangunan kawasan pesisir. Yang mengejutkan publik, bukan kaum pria, melainkan para ibu-ibu yang tampil sebagai garda terdepan.
Dengan kaki berbalut sarung dan semangat yang tak gentar, para perempuan ini menyuarakan satu pesan jelas: “Kami tidak akan pergi dari tanah leluhur kami.” Mereka berdiri di garis depan demonstrasi, memblokir akses, mengibarkan kain tenun sebagai simbol perlawanan budaya, dan membentangkan poster buatan tangan yang berbunyi “Tanah Ini Warisan Kami, Bukan Komoditas Investasi.”
Rencana relokasi yang digagas oleh pihak pemerintah kabupaten kupang dengan dalih modernisasi dan pembangunan fasilitas wisata, dinilai sebagai ancaman langsung terhadap identitas budaya, spiritualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat Pulau Kera. Pulau kecil yang selama ini dihuni komunitas nelayan tradisional itu dianggap tidak strategis secara ekonomi, namun bagi warga setempat, terutama para ibu, tanah itu adalah napas kehidupan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kami dipindahkan, siapa yang akan menjaga kubur leluhur kami? Siapa yang akan ajari anak-anak kami cara hidup di laut?” ungkap suara kolektif yang mereka gaungkan dari setiap lorong kampung hingga pantai.
Mereka bukan hanya ibu rumah tangga. Mereka adalah penjaga tradisi, pengatur ritme sosial, dan pengambil keputusan penting dalam komunitas. Dalam konteks relokasi ini, mereka menunjukkan bahwa perlawanan bukan monopoli laki-laki. Mereka bergerak, bukan karena diarahkan, tetapi karena naluri dan tanggung jawab sebagai penjaga warisan.
Aksi penolakan ini terus berlangsung dengan cara-cara kreatif. Mulai dari memasak bersama di lokasi protes, menggelar ritual adat, hingga menenun kain sambil berdiskusi tentang strategi bertahan. Aksi-aksi ini bukan hanya simbolis, tetapi juga bentuk nyata mempertahankan eksistensi dan menolak peminggiran yang dibungkus atas nama pembangunan.
Kekhawatiran warga Pulau Kera bukan tanpa dasar. Di beberapa wilayah pesisir Indonesia, relokasi seringkali berujung pada pemiskinan struktural: hilangnya akses terhadap laut, putusnya rantai ekonomi tradisional, serta rusaknya relasi sosial-budaya yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Apa yang dilakukan para ibu di Pulau Kera adalah bentuk perlawanan dari bawah—suatu perlawanan yang tidak meledak-ledak, namun konsisten dan berakar. Mereka tidak memerlukan mikrofon atau panggung, sebab kekuatan mereka ada pada keteguhan hati dan kesadaran akan identitas.
Kini, Pulau Kera bukan hanya simbol perlawanan terhadap relokasi, tetapi juga panggung nyata kebangkitan suara perempuan adat. Dalam sunyi dan debur gelombang, suara mereka terus bergema, menolak lupa, menolak dijual, menolak dipinggirkan.
Pemerintah daerah dan pihak investor mungkin melihat relokasi sebagai solusi. Tapi bagi para ibu Pulau Kera, ini adalah soal harga diri, soal keberlangsungan hidup komunitas, dan soal cinta tak tergantikan pada tanah yang mereka sebut rumah.
Di balik berita besar tentang pembangunan, tersembunyi kisah kecil yang justru mengguncang: bahwa ibu-ibu dari pulau kecil bisa menjadi penjaga benteng terakhir dari apa yang tersisa dari kearifan lokal—dan mereka tidak akan menyerah.***
Reporter: DJOHANES BENTAH
