Newsline NTT – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kupang, menuai kritik tajam datang dari kalangan aktivis. Asten Bait menilai, pemerintahan saat ini belum menunjukkan pembangunan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok kecil di wilayah pedesaan.18/02/2026.
Menurut Asten, selama satu tahun terakhir, masyarakat lebih banyak disuguhi retorika politik daripada hasil pembangunan yang konkret. Ia menilai narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah daerah belum sejalan dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
“Yang kami lihat selama satu tahun ini lebih banyak retorika politik demi membangun popularitas, seolah-olah ada perhatian besar kepada masyarakat kecil. Namun, di lapangan, masyarakat masih bergumul dengan persoalan dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan,” kata Asten pada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti sejumlah polemik yang muncul selama masa kepemimpinan tersebut, mulai dari persoalan pelantikan Direktur PDAM, konflik hak atas tanah masyarakat, dampak bencana badai Seroja, hingga polemik Pulau Kera dan pelantikan pejabat fungsional maupun struktural.
Di tengah berbagai persoalan itu, Asten menilai pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan pembagian kendaraan operasional kepada para klasis, memberangkatkan para pendeta ke luar negeri, serta sejumlah kegiatan seremonial yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Selain itu, rencana pembangunan patung religi di Pulau Semau juga menjadi sorotan. Asten meminta agar rencana tersebut dikaji ulang dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan akibat infrastruktur yang rusak. Banyak warga bahkan harus melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan, seperti yang terjadi di wilayah Amarasi dan Amfoang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antarwilayah, jembatan, serta fasilitas pendidikan, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Salah satu yang disoroti adalah status jalan poros tengah yang menghubungkan sejumlah desa dari Fatuleu hingga Amfoang, yang dinilai penting untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi.
Selain itu, Asten juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan polemik pelantikan pejabat, memastikan kejelasan pembayaran gaji PPPK, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Kupang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah menghentikan kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang terkait kritik yang disampaikan tersebut.***
Penulis : Sardiyanto
Editor : SY
