Soal Pemecatan 4 Pegawai KONI NTT, Ketua DPC GMNI Kupang: Tunggu Klarifikasi, Jangan Ada Rekayasa Opini Jelang PON 2028

Sunday, 17 May 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang,Foto: Dok.Pribadi/

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang,Foto: Dok.Pribadi/

Newsline NTT – Menanggapi polemik pemecatan empat pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)Kupang, Jacson Marcus, menghimbau agar publik bersikap bijak dan tidak terburu-buru memvonis siapa yang salah atau benar. Ia mendesak semua pihak untuk menunggu klarifikasi resmi baik dari manajemen KONI NTT maupun dari keempat pegawai yang diberhentikan tersebut.

‎Jacson menyampaikan bahwa langkah pemecatan ini tentu menimbulkan simpati publik, mengingat keempat pegawai tersebut telah mengabdi dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa alasan pemberhentian harus didasarkan pada aturan internal yang jelas serta penilaian kinerja yang objektif dan terukur.

‎”Jika pemecatan ini tidak didasarkan pada ketentuan internal yang transparan dan evaluasi kinerja yang adil, maka saya secara tegas meminta agar hak-hak keempat pegawai tersebut dipulihkan kembali. Prosedur hukum dan keadilan birokrasi harus tetap dijunjung tinggi,” tegas Jacson Marcus di Kupang, Minggu (17/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Namun, Jacson memberikan catatan penting terkait konteks strategis olahraga di NTT. Ia menyatakan bahwa jika pemecatan tersebut merupakan bagian dari upaya revitalisasi dan restrukturisasi organisasi KONI demi konsolidasi internal, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara prinsip. Langkah ini dinilai krusial terutama menyongsong tahun 2028, di mana NTT telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).

‎”Konsolidasi internal diperlukan untuk memperkuat struktur organisasi agar tetap solid dan profesional dalam menghadapi hajatan besar nasional. Efisiensi dan efektivitas organisasi adalah kunci sukses penyelenggaraan PON 2028,” ujarnya.

‎Menutup pernyataannya, Jacson mengharapkan agar para pihak yang berkepentingan tidak menggiring opini publik secara sepihak yang dapat berdampak negatif terhadap penilaian KONI Pusat. Ia mengingatkan bahwa reputasi dan kredibilitas KONI NTT sedang diuji menjelang perhelatan akbar tersebut.

‎”Jangan ada permainan opini yang merusak kepercayaan pusat terhadap kita. NTT sudah diputuskan menjadi tuan rumah PON 2028, mari kita jaga integritas organisasi demi keberhasilan event tersebut,” pungkas Jacson.***

Penulis : Sardiyanto

Editor : Redaksi

Berita Terkait

HIPMALIM Raya Kupang Lantik Pengurus Baru, Perkuat Solidaritas Mahasiswa Muslim Manggarai
Praktik Pembayaran Sewa Villa dengan Crypto oleh Oknum WNA di Bali Jadi Sorotan
OKNUM WARGA NEGARA ASING KEMBALI BERULAH
Buntu Komunikasi, Debitur Belu Desak FIF Kembalikan Motor yang Disita Paksa ‎
Upaya Kuasa Hukum Law Firm James Richard & Partners Berhasil Fasilitasi RJ Kasus Penggelapan Rp1,1 Miliar di PN Denpasar
Sepakat Damai, Keadilan Restoratif di jalankan
Notaris Mangkir 2 Kali Sidang, Tim Kuasa Hukum WNA Laporkan ke Dewan Kehormatan Notaris Badung
Oknum Debt Collector FIF Tarik Motor Paksa di Tempat Kerja Tanpa Penyerahan Kunci Kontak ‎

Berita Terkait

Sunday, 17 May 2026 - 21:54

Soal Pemecatan 4 Pegawai KONI NTT, Ketua DPC GMNI Kupang: Tunggu Klarifikasi, Jangan Ada Rekayasa Opini Jelang PON 2028

Saturday, 16 May 2026 - 23:46

HIPMALIM Raya Kupang Lantik Pengurus Baru, Perkuat Solidaritas Mahasiswa Muslim Manggarai

Saturday, 16 May 2026 - 11:58

Praktik Pembayaran Sewa Villa dengan Crypto oleh Oknum WNA di Bali Jadi Sorotan

Saturday, 16 May 2026 - 11:44

OKNUM WARGA NEGARA ASING KEMBALI BERULAH

Tuesday, 12 May 2026 - 22:57

Buntu Komunikasi, Debitur Belu Desak FIF Kembalikan Motor yang Disita Paksa ‎

Berita Terbaru

Law firm James Richard & Partners kembali memberikan bantuan hukum kepada para pekerja harian yang di rugikan. Sumber Foto Dok: Adv Florianus.

Hukum

OKNUM WARGA NEGARA ASING KEMBALI BERULAH

Saturday, 16 May 2026 - 11:44