Terik Membakar, Rakyat Berdiri: Relokasi Ditolak, Intimidasi Dikecam!

Sunday, 1 June 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Kera Menggeliat, Suara Perlawanan Menggema dari Timur Nusantara

Pulau Kera, 31 Mei 2025 — newsline.id – Di tengah panas membakar yang menyengat kulit, dari pulau kecil yang selama ini nyaris tak terdengar, suara rakyat kini bergema lantang. Di Pulau Kera, masyarakat bersama Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTT berdiri tegak menantang kebijakan yang mereka anggap zalim: relokasi paksa atas nama pembangunan.

Pekik Perlawanan Menggetarkan Langit Timur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan tangan terkepal dan suara mengguncang, pekikan mereka mengoyak keheningan:

“Salam demokrasi nasional!” — “Salam!”
“Hidup nelayan!” — “Hidup!”
“Tolak relokasi!” — “Tolak!”

Bukan sekadar slogan—ini adalah jeritan perlawanan dari rakyat yang tak ingin tercerabut dari tanah leluhurnya. Pulau Kera kini bukan lagi hanya nama di peta, tapi titik api perjuangan.

“Relokasi Bukan Solusi!”

Dalam pernyataan tegas yang viral di media sosial, massa aksi menyatakan:

“Kami menolak bentuk relokasi apapun! Relokasi bukan solusi. Hadirkan kebutuhan rakyat, bukan penggusuran terselubung atas nama pembangunan.”

Dengan lantang mereka ulangi:

“Tolak relokasi!” — “Tolak!”
“Relokasi bukan solusi!” — “Tolak!”

Intimidasi Dikecam, Solidaritas Diperkuat

Tak hanya di Pulau Kera, solidaritas juga disuarakan untuk masyarakat Desa Naileu, Kecamatan Kie, TTS, yang mengalami tekanan dan intimidasi karena memperjuangkan haknya atas tanah.

“Kami mengecam dan mengutuk keras tindakan pihak kehutanan dan aparat desa terhadap masyarakat adat Naileu!”

Tuntutan mereka jelas:

1. Cabut SK 537 Tahun 2016 tentang penetapan kawasan Latumbesi sebagai hutan produksi tetap.

2. Hentikan intimidasi oleh Kepala Desa Naileu.

3. Tindak tegas semua pelaku intimidasi terhadap masyarakat adat.

“Kami Tidak Butuh Janji, Kami Butuh Keadilan!”

“Relokasi adalah bentuk penggusuran terselubung! Kami tidak butuh janji, kami butuh keadilan!” tegas orator lapangan, disambut gemuruh tepuk tangan dan sorak sorai massa.

Di tengah tekanan dan panas yang membakar, semangat rakyat justru makin menyala. Dari nelayan hingga mahasiswa, dari ibu-ibu hingga pemuda desa, semua bersatu menyuarakan hal yang sama: tanah, laut, dan kehidupan mereka bukan untuk diperjualbelikan.

“Jika Tanah dan Laut Kami Diambil, Apa Lagi yang Tersisa?”

“Jika tanah dan laut kami diambil, apa lagi yang tersisa dari hidup kami?” tutur seorang ibu nelayan dengan suara serak dan mata berkaca-kaca.

Pulau Kera bukan hanya pulau kecil—ia adalah simbol kesadaran rakyat yang menolak tunduk. Dari ujung timur Indonesia, mereka berteriak lantang: kami berdaulat atas tanah kami!**

Reporter: Djohanes Bentah

Berita Terkait

Bupati Kupang Hadiri Pentahbisan GPdI Karmel Tunfeu, Soroti Peran Gereja dalam Pembangunan Daerah  
Wakil Bupati Kupang Hadiri Paskah EIS, Puji Lingkungan Belajar dan Dorong Sekolah Lain Meniru
Bupati Kupang Dorong SMPN 1 Jadi Sekolah Unggulan, Awasi TKA dan Program Makan Bergizi Gratis  
24 Ketua TP PKK Kecamatan Resmi Dilantik, Pemkab Kupang Fokus Percepat Penanganan Stunting dan Kemiskinan
Jalan Rusak Tunbaun, Mahasiswi Politik Kupang Kritik Lemahnya Respons Pemerintah NTT
Jembatan Timor Raya Kupang Putus, Kendaraan Tak Bisa Melintas  ‎
Satu Tahun Kepemimpinan Bupati, Asten Bait:Stop Retorika Politik, Fokus Kebutuhan Rakyat
Advokat Bali Soroti Ketidakadilan Pasal 34 KUHP Baru, Minta Aparat Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 17 April 2026 - 15:54

Bupati Kupang Hadiri Pentahbisan GPdI Karmel Tunfeu, Soroti Peran Gereja dalam Pembangunan Daerah  

Thursday, 16 April 2026 - 01:48

Wakil Bupati Kupang Hadiri Paskah EIS, Puji Lingkungan Belajar dan Dorong Sekolah Lain Meniru

Wednesday, 15 April 2026 - 11:15

Bupati Kupang Dorong SMPN 1 Jadi Sekolah Unggulan, Awasi TKA dan Program Makan Bergizi Gratis  

Tuesday, 14 April 2026 - 16:42

24 Ketua TP PKK Kecamatan Resmi Dilantik, Pemkab Kupang Fokus Percepat Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Thursday, 9 April 2026 - 00:28

Jalan Rusak Tunbaun, Mahasiswi Politik Kupang Kritik Lemahnya Respons Pemerintah NTT

Berita Terbaru

I Nyoman Krisna Divayana, seorang konselor adiksi di salah satu lembaga rehabilitasi dan juga sebagai paralegal di kantor hukum James Richard and Partners. (Sumber Dok. Istimewa)

Nasional

Waspada!! Narkotika menyerang kalangan remaja dan dewasa

Thursday, 16 Apr 2026 - 11:45