TRAGEDI SUNYI DARI TIMUR: Anak Pulau Kera Kecam Bupati Kupang — “Harus Mengalah! Teriakan Kami: STOP Rencana Relokasi Tanah Kami!”

Sunday, 8 June 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Kera, newsline.id – 8 Juni 2025
Tangisan dan teriakan memilukan menggema dari ruang kelas sederhana di Pulau Kera. Anak-anak sekolah dasar yang biasanya sibuk belajar membaca dan berhitung, kini menyuarakan satu kalimat besar yang mengguncang hati siapa pun:

“Kami tidak mau direlokasi! Ini tanah kami! Bupati harus mengalah!”

Seruan ini muncul setelah rencana Bupati Kupang, Yosef Lede, untuk merelokasi seluruh warga Pulau Kera demi proyek konservasi laut dan pengembangan pariwisata. Yang mengejutkan adalah, suara penolakan kini bukan hanya datang dari para orang tua dan tokoh masyarakat — tetapi dari anak-anak SD yang kini berdiri paling depan mempertahankan kampung halamannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami Akan Ikut Aksi Kalau Bupati Belum Batalkan Relokasi”

Dalam wawancara di lingkungan sekolah, beberapa siswa kelas 4 dan 5 mengungkapkan isi hati mereka dengan suara yang serak dan mata penuh air mata.

“Kalau Bupati belum batalkan relokasi, kami akan ikut aksi sama bapa dan mama,” ucap mereka kompak.

Guru-guru yang menyaksikan momen ini tak kuasa menahan air mata. Seorang guru yang enggan disebutkan namanya berkata:

“Kami tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk melawan. Tapi mereka tahu betul apa yang sedang terjadi. Mereka takut kehilangan rumah, sekolah, dan masa kecil mereka.”

Tangisan Itu Nyata, Teriakan Itu Serius

Di luar sekolah, para orang tua berkumpul sambil memeluk anak-anak mereka. Spanduk-spanduk sederhana dibentangkan, bertuliskan:

“Bupati Jangan Rampas Masa Depan Anak Kami!”
“Tanah Ini Hidup Kami. Bukan Proyek!”

Suasana haru menyelimuti pulau. Ibu-ibu menyanyikan lagu-lagu adat sambil mendekap anak-anak mereka yang masih berpakaian seragam sekolah.

“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi jangan hancurkan masa depan anak-anak kami dengan mencabut mereka dari tanah leluhur,” ujar warga secara kompak.

Tangisan Anak Jadi Simbol Perlawanan

Teriakan dan tangisan anak-anak SD Pulau Kera kini menjadi simbol perlawanan sunyi. Beberapa pihak dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam:

“Anak-anak kecil tahu arti keadilan lebih dari para pejabat.”
“Kalau anak-anak sudah ikut bersuara, berarti ada yang sangat salah dengan kebijakan ini.”

Aktivis pendidikan dan anak, Bung Vino, Ketua FMN Cabang Kupang, menyampaikan pernyataan tegas:

“Anak-anak tidak seharusnya dibebani dengan konflik kebijakan. Pemerintah harus menghentikan rencana relokasi demi menjaga keseimbangan psikologis dan pendidikan mereka. Ini tentang kemanusiaan, bukan sekadar proyek.”

Pulau Kecil, Tapi Suaranya Menggema

Pulau Kera, yang selama ini luput dari sorotan, kini menjadi simbol keberanian anak-anak dan warga kecil yang berjuang mempertahankan tanah warisan mereka.

“Kami tidak akan pergi,” ucap seorang anak SD berusia 10 tahun sambil memeluk tas sekolahnya.
“Kalau rumah kami hilang, sekolah kami juga hilang. Di mana kami akan belajar?”

Pesan dari Timur Indonesia

Teriakan anak-anak Pulau Kera bukan hanya seruan, tapi peringatan bagi para pengambil kebijakan. Bahwa tanah bukan sekadar aset pembangunan, tapi tempat tumbuhnya akar kehidupan, keluarga, dan harapan.

“Bupati Kupang harus mengalah. Sebelum tanah itu hilang, dan sebelum generasi kecil kehilangan tempat berpijaknya.”

Reporter: Djohanes Bentah

Berita Terkait

Bupati Kupang Hadiri Pentahbisan GPdI Karmel Tunfeu, Soroti Peran Gereja dalam Pembangunan Daerah  
Wakil Bupati Kupang Hadiri Paskah EIS, Puji Lingkungan Belajar dan Dorong Sekolah Lain Meniru
Bupati Kupang Dorong SMPN 1 Jadi Sekolah Unggulan, Awasi TKA dan Program Makan Bergizi Gratis  
24 Ketua TP PKK Kecamatan Resmi Dilantik, Pemkab Kupang Fokus Percepat Penanganan Stunting dan Kemiskinan
Jalan Rusak Tunbaun, Mahasiswi Politik Kupang Kritik Lemahnya Respons Pemerintah NTT
Jembatan Timor Raya Kupang Putus, Kendaraan Tak Bisa Melintas  ‎
Satu Tahun Kepemimpinan Bupati, Asten Bait:Stop Retorika Politik, Fokus Kebutuhan Rakyat
Advokat Bali Soroti Ketidakadilan Pasal 34 KUHP Baru, Minta Aparat Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 17 April 2026 - 15:54

Bupati Kupang Hadiri Pentahbisan GPdI Karmel Tunfeu, Soroti Peran Gereja dalam Pembangunan Daerah  

Thursday, 16 April 2026 - 01:48

Wakil Bupati Kupang Hadiri Paskah EIS, Puji Lingkungan Belajar dan Dorong Sekolah Lain Meniru

Wednesday, 15 April 2026 - 11:15

Bupati Kupang Dorong SMPN 1 Jadi Sekolah Unggulan, Awasi TKA dan Program Makan Bergizi Gratis  

Tuesday, 14 April 2026 - 16:42

24 Ketua TP PKK Kecamatan Resmi Dilantik, Pemkab Kupang Fokus Percepat Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Thursday, 9 April 2026 - 00:28

Jalan Rusak Tunbaun, Mahasiswi Politik Kupang Kritik Lemahnya Respons Pemerintah NTT

Berita Terbaru

I Nyoman Krisna Divayana, seorang konselor adiksi di salah satu lembaga rehabilitasi dan juga sebagai paralegal di kantor hukum James Richard and Partners. (Sumber Dok. Istimewa)

Nasional

Waspada!! Narkotika menyerang kalangan remaja dan dewasa

Thursday, 16 Apr 2026 - 11:45